Sumber gambar: http://imnbanten.files.wordpress.com/2007/09/demokrasi41.jpg
Yang menakjubkan, semua proses politik itu berlangsung dalam waktu relatif singkat tanpa menimbulkan gejolak atau guncangan sosial yang serius, kecuali pada periode awalnya. Pelaksanaan demokrasi telah mengubah banyak hal. Kini, rakyatlah yang berdaulat, bukan lagi sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat. Demikian beberapa isi dari pidato Pak SBY tadi.
Demokrasi memang hidup sukses di negeri ini, melebihi batas-batas kemampuannya, namun apakah ini bisa disebut sebagai prestasi? Untuk menjawabnya perlu penelitian yang serius dan cermat. Tapi secara kasat mata, demokrasi gagal atau berhasil dalam menata kehidupan masyarakat ini bisa dijawab berdasarkan fakta-fakta berikut.
Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu wujud dari lahirnya demokrasi itu di seluruh pelosok negeri ini. Semua orang bebas berekspresi mendukung dan menjadi calon-calon penguasa di daerahnya. Namun apa yang terjadi ketika salah satu calon keluar sebagai pemenang? Calon yang kalah pun berusaha mengklaim kalau kemenangan lawan politiknya itu tak sah. Banyak tuduhan yang dilontarkan, mulai dari politik uang hingga penggelembungan jumlah suara. Akhirnya, konflik pun tak terhindarkan. Para simpatisan pun gontok-gontokan membela calon masing-masing. Demokrasi pun dianggap sebagai pemicu konflik. Bahkan ada yang memplesetkannya menjadi democrazy.
Demokrasi juga hidup sukses di lembaga perwakilan rakyat. Masing-masing wakil rakyat bebas menggunakan hak suaranya, mengungkapkan ekspresinya, dan melontarkan kritik pedasnya ketika sidang berlangsung. Namun terkadang, suara yang dilontarkan juga suka berlebihan hingga berkesan tak punya etika dan sopan santun.
Demokrasi juga tak berpihak pada rakyat kecil, meski mereka bebas bersuara menyuarakan nasibnya, tapi tak ada artinya jika tak didengar penguasa. Lihat saja, unjuk rasa menuntut penyelesaian Lumpur Lapindo sudah berkali-kali dilakukan di depan istana dan instansi-instansi terkait lainnya. Namun hasilnya apa? Tak pernah terdengar lagi langkah penyelesaiannya. Saya tak tahu apa pemerintah putus harapan atau tak ada jalan keluar sama sekali.
Parahnya, demokrasi pun makin kebablasan ketika orang-orang tertentu bebas menghakimi dan menghujat golongan-golongan tertentu, agama tertentu, dan suku bangsa tertentu. Kebebasan berekspresi atas nama demokrasi itu tak diiringi dengan kedewasaan berpikir, seakan-seakan mereka bebas melontarkan apa saja pada pihak lain tanpa berpikir dampak dan konsekuensinya. Pokoknya asal nyablak, namanya juga zaman demokrasi.
Kesuksesan demokrasi di negeri Republik ini memang patut diacungi jempol, tapi untuk apa kalau malah memecah belah masyarakat. Untuk apa demokrasi kalau pengangguran tak mampu dituntaskan, harga-harga kebutuhan pokok makin tinggi, rakyat kecil dan miskin tak mendapatkan pembelaan dan kepastian hukum, korupsi tak bisa dibasmi, biaya pendidikan makin mahal, macet makin menggila dan merajalela, jaminan kesehatan masih di awang-awang, dan kemiskinan masih menghantui masyarakat. Seharusnya keberhasilan demokrasi digunakan untuk mendengar jeritan rakyat yang makin terpuruk dari waktu ke waktu, untuk kemudian diperbaiki secara nyata. Kalau disuruh pilih, antara beras murah dan demokrasi, pasti rakyat akan pilih beras murah, pasti itu.
http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://stat.kompasiana.com/files/2010/08/demokrasi41.jpg&imgrefurl=http://politik.kompasiana.com/2010/08/16/untuk-apa-demokrasi-kalau/&usg=__gBT4xDiqmKkoM9u2P2Uhv_EsWpY=&h=1200&w=1600&sz=1228&hl=en&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=dvoC9yFxX-sLlM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Ddemokrasi%26hl%3Den%26biw%3D1366%26bih%3D621%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=XFVqTfjiEYiGrAehtoHGCw
Tidak ada komentar:
Posting Komentar